[FOTO} KRONOLOGIS JOKOWI COPOT 3 KEPALA DINAS DALAM SEHARI Alasan Jokowi Rombak Total Jajaran Kepala Dinas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rotasi besar-besaran pejabat di level eselon II. Dari 34 pejabat, tiga di antaranya kepala dinas.
Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Pejabat baru yang ditunjuk menggantikan mereka, akan dilantik hari ini di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Udar Pristono diganti setelah skandal pembelian armada TransJakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengemuka. Pengadaan ratusan bus itu bermasalah karena banyak komponennya yang rusak dan berkarat. Padahal, bus buatan China itu belum genap dua bulan ada di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja, menyayangkan petugas tidak memeriksa kondisi bus secara seksama. Seharusnya, begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, 310 bus yang didatangkan secara bertahap itu diperiksa satu persatu. Dengan demikian, apabila ada yang rusak bisa langsung dikembalikan.
Ahok, sapaan Basuki, kecewa, armada yang dipilih berkualitas rendah. Apalagi, pengadaan telah melalui proses tender. Ketika ada rencana Pemprov DKI mendatangkan bus baru, Ahok mengaku sudah mewanti-wanti Kadishub Udar Pristono, supaya memilih bus yang kualitasnya bagus walaupun harganya lebih mahal.
Dishub disarankan untuk memilih satu di antara tiga merek, yakni Mercedes Benz, Scania, dan Volvo. Dia tidak mempermasalahkan di luar itu asalkan kualitasnya setara.
Rupanya, Kadishub tak menghiraukan instruksi Ahok. Pristono malah mendatangkan bus-bus tak jelas buatan China. Akhirnya timbul kecurigaan adanya permainan dalam tender bus-bus itu.
Ahok menduga ada anak buah Pristono yang sengaja mendatangkan bus dari China dengan kualitas rendah tapi harga tinggi. "Yang pasti penerima barang akan dikenakan sanksi. Saya kira Kadis juga dipanggil dan kena sanksi juga karena terlibat," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan
Sementara Unu Nurdin diminta pensiun karena terlambat memasukkan mata anggaran pengadaan 200 truk sampah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.
Unu seharusnya telah memasuki masa pensiun pada 2013 lalu. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo masih memperpanjang masa tugasnya. "Seharusnya beliau sudah pensiun dari tahun lalu. Pak Unu bilang bisa memperbaiki sistem dan mafia, tapi saya kira lebih baik dipensiunkan sajalah," kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, salah satu penyebab hilangnya anggaran truk dari APBD DKI Jakarta 2014 itu karena ada kebohongan dari Unu soal anggaran 200 truk sampah itu.
Kata Ahok, dari pengakuan Unu, terungkap anggaran untuk truk tersebut dicoret karena DPRD tidak setuju. Padahal, hal itu dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
Ahok menuturkan, penghapusan anggaran 200 truk sampah dilakukan Bappeda DKI karena Unu tidak bisa menjelaskan manfaat dan kegunaan truk tersebut serta kelanjutan pengangkutan sampah oleh swasta.
Padahal, kata Ahok, anggaran 200 truk sampah tersebut merupakan usulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ahok, kebohongan Unu, baru terungkap saat dia marah kepadanya.
Unu beralasan akan mengajukan kembali anggaran tersebut pada Januari 2014 saat pembahasan masih dilakukan. Namun, akhirnya, rencana pengajuan tersebut tak dapat dilakukan karena sudah terlambat.
"Setelah saya marah-marah, dia bilang diajukan Januari. Apalagi yang mau diajukan 2014 coba. Dia bilang yang tahu wakilnya, jadi ya kami panggil wakilnya untuk ngomong," ujar Ahok Sabtu, 8 Februari 2014.
Kepala Dinas Pendidikan
Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto dicopot setelah hasil investigasi seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah SMA dan SMK di Jakarta pada akhir tahun lalu diterima pimpinan DKI. Hasilnya, terbukti ada kecurangan. "Kalau pak Gubernur setuju dan suratnya ditandatangani, kami langsung ganti," ujar Ahok beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, dugaan ini diketahui setelah sejumlah organisasi guru melaporkan temuan kecurangan itu. Mereka menuding Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membocorkan soal tes kepada 180 orang kepala sekolah petahana.
Ahok mengungkapkan kecurigaan muncul karena pada saat sebelum tes dimulai, peserta dikumpulkan untuk mengadakan belajar bersama. Dalam pertemuan itu, kata dia, dibahas juga bahwa yang boleh masuk tahap berikutnya merupakan peserta yang nilainya sudah ditentukan.
"Kecurangan yang sistematik susah dibuktikan. Makanya itu yang lulus teman-temannya dia juga. Ini namanya status quo kan," kata dia.
Alasan Jokowi Rombak Total Jajaran Kepala Dinas
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, merotasi 33 pegawai negeri sipil (PNS) eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.
Dari 43 pejabat itu, tujuh kepala dinas dipindah menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mereka adalah Taufik Yudi Mulyanto, Udar Pristono, Kian Kelana, Sugiyanta, Ipih Ruyani, Zainal Musappa dan Unu Nurdin. Dari tujuh kepala dinas itu, tiga di antaranya dicopot karena bermasalah.
"Tapi masalahnya adalah kalau saya sudah perintah dan tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin atau asal bapak senang, basa-basi, seremoni itu saya tidak suka," kata Jokowi.
Jokowi berharap para kepala dinas bisa bekerja dengan konkret dan melayani masyarakat. Selain itu, juga cepat mengerti apa yang sudah diperintahkan.
"Sekarang ini yang dibutuhkan kerja yang konkret. Kerja betul-betul dan tahu apa yang harus dikerjakan," katanya.
Jokowi memastikan rotasi jajaran kepala dinas itu tidak hanya sampai di sini. Nantinya akan ada perombakan lagi hingga terbentuk tim yang kuat untuk bisa membangun Jakarta.
"Pokoknya terus bongkar pasang sampai ketemu personel yang bisa menguasai bidangnya dan bisa mengimplementasikan dan melaksanakan apa yang kami mau laksanakan," katanya.
Berikut nama pejabat eselon II yang dirotasi dan digantikan oleh yang lain.
1. Andi Baso Mappapoleonro, menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
2. Fatahillah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Suradika menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
4. Agus Bambang sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
5. Nandar Sunandar sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
6. Muhammad Akbar sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
7.Moch Haris Pindratno sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
8. Masrokhan sebagai Kepala Dinas Sosial.
9. Darjamuni sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.
10. Lasro Marbun sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
11. Saptasari Ediningtyas sebagai Kepala Dinas Kebersihan.
12. Isnawa Adji sebagai Wakil Kepala Dinas Kebersihan.
13. Benjamin Bukit sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan.
14. Istaryatiningtyas sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
15. Agustino Darmawan sebagai Kepala Biro Umum.
16. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana.
17. Rustam Effendi sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.
18. Djoko Sri Margianto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.
19. Ibnu Sabiin Hatta sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu.
20. Junaedi sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara.
21. Bayu Meghantara sebagai Sekretaris Kota Jakarta Pusat.
22. Wahyu Haryadi sebagai Sekretaris Kota Jakarta Pusat.
23. Nanang Hasani sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kependudukan.
24. Usmayadi sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya.
25. Ida Bagus Nyoman Banjar Direktur RSUD Budhi Asih.
26. Theodora Caroline Kawinda sebagai RSKO Duren Sawit.
Berikut tujuh Kepala Dinas yang dirotasi menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
27. Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
28. Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
29. Kian Kelana, mantan, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta.
30. Sugiyanta, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta.
31. Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta.
32. Zainal Musappa, mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.
33. Unu Nurdin, mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Udar Pristono diganti setelah skandal pembelian armada TransJakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengemuka. Pengadaan ratusan bus itu bermasalah karena banyak komponennya yang rusak dan berkarat. Padahal, bus buatan China itu belum genap dua bulan ada di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja, menyayangkan petugas tidak memeriksa kondisi bus secara seksama. Seharusnya, begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, 310 bus yang didatangkan secara bertahap itu diperiksa satu persatu. Dengan demikian, apabila ada yang rusak bisa langsung dikembalikan.
Ahok, sapaan Basuki, kecewa, armada yang dipilih berkualitas rendah. Apalagi, pengadaan telah melalui proses tender. Ketika ada rencana Pemprov DKI mendatangkan bus baru, Ahok mengaku sudah mewanti-wanti Kadishub Udar Pristono, supaya memilih bus yang kualitasnya bagus walaupun harganya lebih mahal.
Dishub disarankan untuk memilih satu di antara tiga merek, yakni Mercedes Benz, Scania, dan Volvo. Dia tidak mempermasalahkan di luar itu asalkan kualitasnya setara.
Rupanya, Kadishub tak menghiraukan instruksi Ahok. Pristono malah mendatangkan bus-bus tak jelas buatan China. Akhirnya timbul kecurigaan adanya permainan dalam tender bus-bus itu.
Ahok menduga ada anak buah Pristono yang sengaja mendatangkan bus dari China dengan kualitas rendah tapi harga tinggi. "Yang pasti penerima barang akan dikenakan sanksi. Saya kira Kadis juga dipanggil dan kena sanksi juga karena terlibat," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan
Sementara Unu Nurdin diminta pensiun karena terlambat memasukkan mata anggaran pengadaan 200 truk sampah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.
Unu seharusnya telah memasuki masa pensiun pada 2013 lalu. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo masih memperpanjang masa tugasnya. "Seharusnya beliau sudah pensiun dari tahun lalu. Pak Unu bilang bisa memperbaiki sistem dan mafia, tapi saya kira lebih baik dipensiunkan sajalah," kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, salah satu penyebab hilangnya anggaran truk dari APBD DKI Jakarta 2014 itu karena ada kebohongan dari Unu soal anggaran 200 truk sampah itu.
Kata Ahok, dari pengakuan Unu, terungkap anggaran untuk truk tersebut dicoret karena DPRD tidak setuju. Padahal, hal itu dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
Ahok menuturkan, penghapusan anggaran 200 truk sampah dilakukan Bappeda DKI karena Unu tidak bisa menjelaskan manfaat dan kegunaan truk tersebut serta kelanjutan pengangkutan sampah oleh swasta.
Padahal, kata Ahok, anggaran 200 truk sampah tersebut merupakan usulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ahok, kebohongan Unu, baru terungkap saat dia marah kepadanya.
Unu beralasan akan mengajukan kembali anggaran tersebut pada Januari 2014 saat pembahasan masih dilakukan. Namun, akhirnya, rencana pengajuan tersebut tak dapat dilakukan karena sudah terlambat.
"Setelah saya marah-marah, dia bilang diajukan Januari. Apalagi yang mau diajukan 2014 coba. Dia bilang yang tahu wakilnya, jadi ya kami panggil wakilnya untuk ngomong," ujar Ahok Sabtu, 8 Februari 2014.
Kepala Dinas Pendidikan
Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto dicopot setelah hasil investigasi seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah SMA dan SMK di Jakarta pada akhir tahun lalu diterima pimpinan DKI. Hasilnya, terbukti ada kecurangan. "Kalau pak Gubernur setuju dan suratnya ditandatangani, kami langsung ganti," ujar Ahok beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, dugaan ini diketahui setelah sejumlah organisasi guru melaporkan temuan kecurangan itu. Mereka menuding Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membocorkan soal tes kepada 180 orang kepala sekolah petahana.
Ahok mengungkapkan kecurigaan muncul karena pada saat sebelum tes dimulai, peserta dikumpulkan untuk mengadakan belajar bersama. Dalam pertemuan itu, kata dia, dibahas juga bahwa yang boleh masuk tahap berikutnya merupakan peserta yang nilainya sudah ditentukan.
"Kecurangan yang sistematik susah dibuktikan. Makanya itu yang lulus teman-temannya dia juga. Ini namanya status quo kan," kata dia.
Alasan Jokowi Rombak Total Jajaran Kepala Dinas
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, merotasi 33 pegawai negeri sipil (PNS) eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.
Dari 43 pejabat itu, tujuh kepala dinas dipindah menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mereka adalah Taufik Yudi Mulyanto, Udar Pristono, Kian Kelana, Sugiyanta, Ipih Ruyani, Zainal Musappa dan Unu Nurdin. Dari tujuh kepala dinas itu, tiga di antaranya dicopot karena bermasalah.
"Tapi masalahnya adalah kalau saya sudah perintah dan tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin atau asal bapak senang, basa-basi, seremoni itu saya tidak suka," kata Jokowi.
Jokowi berharap para kepala dinas bisa bekerja dengan konkret dan melayani masyarakat. Selain itu, juga cepat mengerti apa yang sudah diperintahkan.
"Sekarang ini yang dibutuhkan kerja yang konkret. Kerja betul-betul dan tahu apa yang harus dikerjakan," katanya.
Jokowi memastikan rotasi jajaran kepala dinas itu tidak hanya sampai di sini. Nantinya akan ada perombakan lagi hingga terbentuk tim yang kuat untuk bisa membangun Jakarta.
"Pokoknya terus bongkar pasang sampai ketemu personel yang bisa menguasai bidangnya dan bisa mengimplementasikan dan melaksanakan apa yang kami mau laksanakan," katanya.
Berikut nama pejabat eselon II yang dirotasi dan digantikan oleh yang lain.
1. Andi Baso Mappapoleonro, menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
2. Fatahillah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Suradika menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
4. Agus Bambang sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
5. Nandar Sunandar sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
6. Muhammad Akbar sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
7.Moch Haris Pindratno sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
8. Masrokhan sebagai Kepala Dinas Sosial.
9. Darjamuni sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.
10. Lasro Marbun sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
11. Saptasari Ediningtyas sebagai Kepala Dinas Kebersihan.
12. Isnawa Adji sebagai Wakil Kepala Dinas Kebersihan.
13. Benjamin Bukit sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan.
14. Istaryatiningtyas sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
15. Agustino Darmawan sebagai Kepala Biro Umum.
16. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana.
17. Rustam Effendi sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.
18. Djoko Sri Margianto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.
19. Ibnu Sabiin Hatta sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu.
20. Junaedi sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara.
21. Bayu Meghantara sebagai Sekretaris Kota Jakarta Pusat.
22. Wahyu Haryadi sebagai Sekretaris Kota Jakarta Pusat.
23. Nanang Hasani sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kependudukan.
24. Usmayadi sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya.
25. Ida Bagus Nyoman Banjar Direktur RSUD Budhi Asih.
26. Theodora Caroline Kawinda sebagai RSKO Duren Sawit.
Berikut tujuh Kepala Dinas yang dirotasi menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
27. Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
28. Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
29. Kian Kelana, mantan, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta.
30. Sugiyanta, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta.
31. Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta.
32. Zainal Musappa, mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.
33. Unu Nurdin, mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Link Artikel: https://beritainfosehat.blogspot.com/2014/02/foto-kronologis-jokowi-copot-3-kepala.html
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
No comments:
Post a Comment