Selasa (19/2) lalu, dengan tergesa-gesa Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama keluar dari ruangannya di lantai 2 Balai Kota karena dipanggil Jokowi.
Ia mengaku tak tahu pemanggilannya untuk ikut dalam rapat dengan PT JM.
Namun hanya sekitar 30 menit di dalam, ia sudah keluar ruangan, padahal rapat belum selesai. Kepada wartawan yang menunggu di luar ruangan, Ahok mengatakan rapat tersebut membahas kontrak kerja baru PT JM dan Pemprov DKI yang sampai saat ini tak kunjung dibuat.
Ahok lalu bercerita soal groundbreaking proyek yang dilakukan dekat Tugu 66 Kuningan. Eks Bupati Belitung Timur ini mengatakan groudbreaking proyek tersebut atas keinginan PT JM. Namun setelah 5 bulan, kelanjutan proyek tak ada kabarnya.
Lalu pada Senin (18/2) lalu, Ahok angkat bicara soal perjanjian kerja sama antara PT JM dan Pemprov DKI. Mandeknya proyek tersebut ia duga karena ketiadaan dana. Ahok mengancam akan mengambil alih proyek tersebut jika nasibnya tak ada kepastian soal kelanjutan proyek dari PT JM.
Acara seremonial penggantian logo dan nama yang dilakukan PT JM di hotel Mulia pada bulan Oktober pun dinilainya hanya menghambur-hamburkan uang. Acara yang menelan biaya miliaran tersebut diselenggarakan di tengah masalah pembayaran utang tiang pancang monorel kepada PT Adhi Karya.
PT Jakarta Monorail, melalui Direktur Teknisnya, Bovananto, mengaku mengantongi dana sebesar Rp 25 triliun dari konsorsium Ortus Company dan China Communication Construction Compani Ltd (CCCC). Mengenai utang tiang pancangnya, PT JM menunggu rekomendasi dari BPKP mengenai harga yang harus dibayar.
Kembali ke kontrak kerja baru antara PT JM dan Pemprov DKI, ada beberapa poin tambahan yang dihasilkan. Di antaranya, jika PT JM tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah penandatanganan kerja sama, maka seluruh bangunannya menjadi milik Pemprov DKI. Poin ini untuk memudahkan Pemprov DKI melanjutkan pembangunannya jika PT JM gagal.
Pemprov DKI juga meminta agar PT JM memiliki jaminan bank sebesar 5 persen dari total investasi proyek sebesar US$ 1,5 miliar. sebagai bukti kekuatan finansial mereka. Poin jaminan ini disetujui, namun pihak PT JM belum sepakat dengan angka 5 persen. Mereka meminta nilai presentase itu dikurangi, dengan nilai minimal 1,5 persen.
"Kami dibantu Bappenas dalam masalah jaminan ini. Bappenas yang akan cari referensi proyek. Kisaran paling rendah 1 persen," kata mantan Bappeda DKI yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Sarwo Handayani.Usai rapat tersebut, masih ada beberapa kelengkapan administrasi teknis dan garansi yang dilengkapi. Beberapa dokumen penguatan finansial dan legalitas. Dalam rapat ini juga diputuskan tak ada lagi jaminan pemerintah untuk penyelesaian proyek ini. Tak ada lagi subsidi dari pemerintah soal target jumlah penumpang yang harus dipenuhi.
"Tidak ada lagi jaminan pemerintah untuk penyelesaian proyek ini. Itu PKS (Perjanjian Kerja Sama) lalu," ungkap Yani.Perjanjian kerja sama ini dijanjikan akan segera selesai di akhir bulan Februari 2014. Pembangunan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 5 tahun sejak PKS ditandatangani.
Seperti diketahui proyek monorel ini sudah mangkrak selama 7 tahun. Warga Jakarta hanya bisa 'menikmati' tiang pancang di sepanjang Jalan Rasuna Said dan kawasan Senayan. Tiang-tiang ini digunakan sebagai media publikasi.Dalam rancangannya, monorel sendiri memiliki 2 rute yakni green line (jalur hijau) dan blue line (jalur biru).
Blue line membentang sepanjang 14,2 km dari Tebet-Suharjo-Menteng Dalam-Casablanca-Ambasador-Sudirman WTC-Menara Batavia-Dukuh Atas-Kebon Kacang-Tanah Abang-Cideng-Tomang-Taman Anggrek.Sementara Green line yang membentang sepanjang 14,8 km dari Casablanca-Taman Rasuna-Kuningan Sentral-Setia Budi Utara-Karet-Pajempongan-Palmerah-Stasiun Madya-Plaza Senayan-GBK-SCBD-Komdak-Satria Mandala-Gran Melia-Casablanca.
Sengketa Tiang Monerel
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sangat menginginkan PT Jakarta Monorail (JM) segera melakukan pelunasan pembayaran tiang-tiang kepada PT Adhi Karya. Jokowi tidak ingin tiang-tiang itu hanya menjadi "monumen".
Sejauh ini, keinginan tersebut belum juga tercapai. Belum ada kesepakatan harga antara PT JM dan Adhi Karya. PT JM juga menolak anggapan bahwa mereka berutang. "Persyaratan Pak Gubernur untuk menyelesaikan (pembayaran) tiang-tiang itu supaya kita bisa gunakan, supaya jangan lagi jadi monumen-monumen yang ada di pinggir jalan," kata Komisaris Utama PT JM Edward Soerjadjaja, seusai mengadakan rapat dengan pejabat pemerintah provinsi DKI, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Pihak Adhi Karya, kata Edward, sudah menyampaikan rincian harga tiang yang harus dibayarkan oleh PT JM. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 193 miliar. Namun, dari pengecekan yang dilakukan, ternyata ditemukan tidak adanya kesesuaian antara rincian harga dan kondisi di lapangan. Karena itu, ia menuding Adhi Karya telah melakukan penggelembungan dana harga tiang.
Menurut Edward, PT JM seharusnya hanya perlu membayar sebesar Rp 130 miliar. Edward menjelaskan, dari Rp 193 miliar yang diminta oleh Adhi Karya, Rp 53 miliar di antaranya merupakan dana yang harus dibayar untuk biaya pembuatan stasiun. "Pernah enggak lihat stasiun monorel?
Engga ada. Dalam penilaian mereka, ada biaya stasiun Rp 53 M, itu enggak mungkin kami bayarkan. Berarti ada penggelembungan," ujarnya. Karena itu, jelas Edward, pihaknya menolak jika dikatakan berutang kepada Adhi Karya.
Menurutnya, PT JM sudah selalu berusaha untuk melakukan pembayaran tiang, tentunya dengan pembayaran versi perhitungan PT JM.
Sebelumnya, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan, pembayaran tiang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
Untuk itu, kata Yani, Pemprov DKI telah melayangkan surat ke untuk memfasilitasi pertemuan antara PT JM dan Adhi Karya untuk penyelesaian pembayaran tiang. "Kami bayar Rp 130 M dan semua kelengkapan surat dan studi BPKP (badan pengawas keuangan dan pembangunan) diterima bersama.
Itu usul mereka sendiri, tapi tetap kami dimintai Rp 193 M. Kami selalu membahas ini dengan Adhi Karya, tapi mereka selalu berbicara ke media kalau kami utang," kata Edward. Edward menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu.
Ia menolak jika ada anggapan bahwa proyek monorel mangkrak untuk kedua kalinya. Proyek monorel, setelah dilakukan groundbreakingtepat di ujung Jalan HR Rasuna Said yang mengarah ke Menteng pada 16 Oktober tahun lalu, berhenti.
Tak tampak lagi adanya aktivitas konstruksi di kawasan tersebut. "Kami janji penuhi tugas kami adakan transportasi ini. Tidak semua pekerjaan itu hanya di atas jalan," ujar Edward. Monorel Jakarta merupakan transportasi massal yang pembangunannya dimulai sekitar 2004.
Namun, pada 2007, proyek pembangunannya terhenti. Terhentinya proyek tersebut menyebabkan terbengkalainya tiang-tiang monorel, yang telah dibangun di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Asia Afrika dan Tentara Pelajar.
Jika nanti pembangunannya telah selesai, monorel Jakarta akan melayani dua rute. Pertama, jalur hijau (Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-kembali ke Kuningan), yang ditargetkan akan beroperasi pada 2016.
Yang kedua yakni jalur biru (Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu), yang ditargetkan akan beroperasi pada 2017.
Link Artikel: https://beritainfosehat.blogspot.com/2014/02/pelaksanaa-proyek-monorel-di-jakarta.html
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
No comments:
Post a Comment