[VIDEO] AIPTU LABORA SITORUS DITANGKAP DIPERIKSA DI BARESKRIM MABES POLRI 2013 Aiptu Labora Nekat Terbang ke Jakarta Urus Kasusnya. Aiptu Labora (LS) yang baru saja ditangkap di Kantor Kompolnas sekitar, malam ini diperiksa di Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan tertutup.
Berdasarkan informasi, Aiptu Labora tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (18/5/2013), sekitar pukul 20.30 WIB. Para wartawan yang ingin meliput, tidak diperkenankan masuk ke gedung tersebut.
Terlihat seorang perwira Bareskrim Mabes Polri menggunakan seragam, berjaga di depan gedung tersebut. Aiptu Labora tiba dengan pengawalan dua petugas Mabes Polri.
Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait peristiwa penangkapan ini.
Sementara itu kuasa hukum Aiptu Labora, Bob Hasan, belum mau berkomentar banyak terkait penangkapan tersebut. Dia mengatakan dirinya tidak melihat adanya surat penangkapan kepada klien-nya. "Kita pelajari dulu," tutur Bob Hasan.
Aiptu Labora Sitorus ditetapkan menjadi tersangka penimbunan BBM ilegal dan pembalakan liar. Kasus tersebut terungkap di akhir medio Maret 2013. Personel Polres Raja Ampat ini disebut-sebut memiliki transaksi keuangan fantastis dari rekening yang terpantau PPATK.
Usai Temui Kompolnas, Aiptu Labora Digelandang ke Mabes Polri
Tersangka penimbunan BBM ilegal dan pembalakan liar kayu, Aiptu Labora (LS) malam ini digelandang ke Mabes Polri. LS ditangkap paksa oleh 2 orang anggota Mabes Polri usai bertemu komisioner Kompolnas.
Perstiwa penangkapan itu terjadi di Kantor Kompolnas, Jalan Tirtayasa VII, Jakarta Selatan sekitar pukul 20.00 WIB. Labora ditangkap di pelataran parkir Kantor Kompolnas.
Terlihat ada 3 mobil yang digunakan oleh anggota Mabes Polri. Para petugas yang menangkap Labora berjumlah 2 orang. Para petugas mengenakan baju merah bertuliskan Mabes Polri.
Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait peristiwa penangkapan ini.
Aiptu Labora Sitorus ditetapkan menjadi tersangka penimbunan BBM ilegal dan pembalakan liar kayu. Kasus tersebut terungkap di akhir medio Maret 2013. Personel Polres Raja Ampat ini disebut-sebut memiliki transaksi keuangan fantastis dari rekening yang terpantau PPATK.
Kompolnas Bantah Undang Aiptu Labora
Kuasa hukum Aiptu Labora Sitorus (LS) mengatakan diundang oleh pihak Kompolnas untuk berkoordinasi. Namun, Komisioner Kompolnas M. Nasser membantah pihaknya mengundang rombongan tersebut.
"Jelas itu bohong. Kami tidak pernah mengundang dia," kata Komisioner Kompolnas M. Nasser di kantor Komponas, Jalan Tirtayasa VII, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2013)
Nasser menjelaskan jika kedatangkan rombongan Aiptu LS ke Kompolnas berdasarkan inisitatif pihak LS dan bukan undangan dari pihak Kompolnas. Menurut Nasser kedatangan rombongan ini untuk melaporkan terkait kasus hukum yang sedang dijalaninya.
"Mereka datang melaporkan terkait proses hukum yang dijalani LS sekarang," lanjutnya.
Nasser mengatakan salah satu pembahasan di dalam rapat tersebut mengenai curhatan Aiptu LS yang mengaku tidak memiliki uang senilai Rp. 1,5 triliun yang disinyalir dimilikinya.
"Melaporkan sebetulnya dia tdk punya uang seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Apitu Labora Sitorus mengaku bahwa kedatangannya bersama ketua Pekat, Markoni Koto karena undangan pihak Kompolnas untuk berkoordinasi. Aiptu LS juga hadir dalam pertemuan ini.
Tanggapan Polri: Ada Foto Jenderal di Markas Pembela Aiptu Labora
Foto tiga jenderal terpasang di markas Organisasi Kemasyarakatan Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu. Bagaimana reaksi Mabes Polri dengan adanya foto para Jenderal di tempat Aiptu Labora Sitorus, personel Polres Raja Ampat Papua yang ditengarai memiliki transaksi Rp 1,5 triliun selama 5 tahun, mengadu?
"Ormas apapun harus dihargai, sebagai sebuah organisasi tempat orang yang mempunya tujuan dan visi mulia," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar.
Boy meminta agar publik jangan lantas mengaitkan hubungan polisi dengan organisasi itu. Menurut Boy, polisi akan menggandeng pihak manapun yang memiliki tujuan kemanusian.
"Nama ormas nya bagus kan. Polisi bersahabat dengan semua orang, semua, termasuk dengan siapapun yang punya misi kemanusiaan," papar Boy.
"Lantas jangan dihubung-hubungkan LS itu dibekingi oleh polisi. Tidak ada jendral di kasus LS," sambungnya lagi.
Sekretariat DPP Pekat, berada di Kompleks Harmoni Plaza Apartemen Istana Harmoni Unit GF-IF, Jl. Suryopranolo 2, Jakarta Pusat. Di ruang kerja ketua umumnya, Markoni Koto, ada sebuah meja yang terpampang tiga foto sang ketua umum tengah bersama tiga jenderal Polri; Kepala Biro Bindiklat Lemdikpol, Brigjen Anton Charliyan, Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, dan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna.
Brigjen Anton dan Tito tidak mengenakan jaket kebesaran Pekat, sementara Komjen Nanan menggunakan jaket hitam beremblem Pekat. Di samping deretan foto tersebut berjajar hasil kerajinan khas Papua.
Para Jenderal Polisi di Markas Ormas Pembela Aiptu Labora
Aiptu Labora Sitorus, personel Polres Raja Ampat Papua yang ditengarai memiliki transaksi Rp 1,5 triliun selama 5 tahun, nekat terbang ke Jakarta untuk mengurus persoalan yang membelitnya.
Di Jakarta dia menemui Organisasi Kemasyarakatan Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu. Siapa Pekat yang mendampingi Labora?
Sekretariat DPP Pekat, Kompleks Harmoni Plaza Apartemen Istana Harmoni Unit GF-IF, Jl. Suryopranolo 2, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013) sore, terlihat sibuk. Terlebih di lantai dua ruang dimana ketua umumnya, Markoni Koto, berkantor.
Tidak tampak papan nama atau penanda khusus bahwa di salah satu deretan ruko tersebut menjadi markas ormas. Dari luar terparkir mobil-mobil mewah dari mulai sedan sampai SUV. Penjaga markas ormas pun laiknya penjaga kantoran, bersafari hitam dan berbadan tegap.
Di ruang Markoni Koto tampak Aiptu Labora Sitorus, pengacaranya Azat Hutabarat, dan beberapa anggota Pekat tumplek menyaksikan sang bintara tinggi tengah meladeni wawancara khusus stasiun televisi.
Di meja kerja ruang tersebut terpampang tiga foto sang ketua umum tengah bersama tiga jenderal Polri; Kepala Biro Bindiklat Lemdikpol, Brigjen Anton Charliyan, Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, dan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna.
Brigjen Anton dan Tito tidak mengenakan jaket kebesaran Pekat, sementara Komjen Nanan menggunakan jaket hitam beremblem Pekat. Di samping deretan foto tersebut berjajar hasil kerajinan khas Papua.
Rak kaca yang berhadapan langsung dengan meja kerja Markoni tak banyak. Beberapa buku berada di tumpukan rak teratas, sementara di bagian tengah rak terlihat bongkahan kayu dan batubara kecil tersusun rapih.
Labora mengaku sejak Polda Papua menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus penimbunan BBM dan pembalakan kayu, dia dan keluarganya sudah mulai tidak merasa nyaman. Dia pun nekat terbang ke Jakarta untuk mengurus permasalahan yang membelitnya tersebut.
"Seandainya saya minta izin memang dikasih? Tidak kasih izin. Jadi saya nekat saja ke sini," tutur pria berbadan tambun ini.
Pengacara Labora, Azet Hutabarat, mengaku merupakan bagian dari keanggotaan DPP Pekat Indonesia Bersatu. Dia pun menjadi tim pengacara dari ormas yang menaunginya.
"Apakah Labora juga merupakan masuk dalam organisasi Pekat?" tanya detikcom.
"Labora tidak masuk dalam organisasi namun para pegawai perusahaannya adalah orang-orang Pekat," kata Azet.
Lalu, dalam kapasitas apa para jenderal tersebut di dalam pekat? Usut punya usut, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna merupakan salah satu pengurus dalam organisasi tersebut.
Nanan terpilih sebagai Ketua Penasehat Umum Pekat berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Pekat Februari 2012 lalu.
Dari beberapa penelusuran mengenai Pekat, Nanan juga aktif menyambangi Pekat di tingkat kewilayahan, salah satunya di Sumatera Barat pada awal Mei 2013 lalu, usai melakukan pelantikan pengurus baru IMI Sumbar.
Aiptu Labora Nekat Terbang ke Jakarta Urus Kasusnya
Aiptu Labora Sitorus, personel Polres Raja Ampat yang diduga memiliki transaksi keuangan akumulatif mencapai Rp 1,5 triliun nekat terbang ke Jakarta untuk mengurus kasusnya.
Dia mempercayakan kasusnya ditangani pengacacara yang juga tergabung dalam ormas Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu, Azet Hutabarat.
"Saya pergi tanpa izin. Karena memang saya sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Labora Sitorus saat ditemui di sekretariat DPP Pekat, Komplek Harmoni Plaza Apartemen Istana Harmoni Unit GF-IF, Jl. Suryopranolo 2, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).
Dia mengaku, sejak Polda Papua menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus penimbunan BBM dan pembalakan kayu, dia dan keluarganya sudah mulai tidak merasa nyaman.
"Seandainya saya minta izin memang dikasih? Tidak kasih izin. Jadi saya nekat saja ke sini," tutur pria berbadan tambun ini.
Meski demikian, dia mengaku siap dengan proses hukum yang dijalaninya nanti. "Saya siap," tegasnya.
Sebelumnya, Karopenmas Polri menyatakan pihaknya tidak akan membawa Labora ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Hal ini dimaksudkan untuk efektivitas pemeriksaan Polda dan Bareskrim sendiri, menginggat para saksi berada di Papua.
"Sementara tetap diperiksa di Papua," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Pusdik Reskrim Polri, Megamendung, Bogor, Jumat (17/5/2013).
Beberapa saksi sudah diperiksa terkait pelanggaran pidana yang dilakukan Labora. "Sementara jarak untuk ke Papua dari Jakarta atau sebaliknya membutuhkan waktu hampir sembilan jam," kata Boy.
"Bareskrim belum pernah meminta bersangkutan untuk diperiksa di Jakarta," imbuh Boy.
Aiptu Labora Sitorus ditetapkan menjadi tersangka penimbunan tonan BBM ilegal dan pembalakan liar kayu. Kasus tersebut terungkap di akhir medio Maret lalu.
Beberapa hari setelah pengungkapan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus transaksi keuangan terkait Labora senilai Rp 1,5 triliun.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyo, mengatakan bila transaksi tersebut merupakan akumulasi dari transaksi Labora lima tahun terahir.
Polri telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Labora. Polri pun mendeteksi terdapat 60 rekening transaksi yang berhubungan dengan rekening Labora.
Selain ditetapkan tersangka dalam kasus pelanggaran UU Kehutanan dan UU Migas, Polri menelaah tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai UU 8/2010.
Bob Hasan Bela Aiptu LS, Tak Ada Illegal Logging
Bob Hasan, kuasa hukum Aiptu Labora Sitorus (LS) membantah jika klien-nya melakukan kegiatan illegal logging. Menurutnya, Aiptu LS hanya memiliki pabrik pengolahan kayu kecil dan itu pun hanyalah bisnis keluarga.
"Tidak benar ada penyelundupan kayu. Hanya keluarga punya industri pabrikan," ujar Bob Hasan, usai bertemu Kompolnas, di Jl Tirtayasa VII, Jakarta Selasa, Sabtu (18/5/2013).
Bahkan, dirinya membantah temuan PPATK yang menyatakan Aiptu LS memiliki nilai transaksi hingga Rp 1,5 triliun.
"Fakta itu yang keluarkan PPATK, tapi kita periksa klien kami, tidak ada. Tidak sampai sebesar itu dan itu adalah bisnis keluarga," terangnya.
Dia meminta agar polisi bersikap profesional dalam kasus tersebut. Menurutnya, semua dugaan tersebut belum dibuktikan oleh hasil pemeriksaan.
"Apakah benar ini adalah rekening gendut, padahal ini usaha keluarga," pungkasnya.
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
No comments:
Post a Comment