[FOTO] KRONOLOGIS KONFLIK KRATON SURAKARTA SBY Jadi Saksi Bersatunya Keraton Surakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun (SISK) Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi di Gedung Agung Yogyakarta.
Sementara Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam) Joko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, Mendikbud M Nuh, serta Menpora Roy Suryo.
"Sinuhun (PB XIII) telah menyerahkan surat, dan Bapak Presiden juga sudah mendengar langsung dari Sinuhun (PB XII) bersama beberapa gusti tentang segala permasalahan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta," kata Roy Suryo dalam keterangan pers di depan Gedung Agung, Yogyakarta.
Intinya, imbuh Roy, Presiden akan menegakkan aturan sesuai keputusan presiden nomor 23 tahun 1988, di mana pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, penjaga sosial, keagamaan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta.
"Beliau (Presiden) menjawab dengan tegas menerima apa permintaan Sinuhun. Presiden menyampaikan situasi ini harus segera berakhir," kata Roy sebagai moderator pertemuan dengan Presiden.
"Intinya, persoalan Insya Allah akan segera selesai. Presiden akan mengupayakan setelah 9 April karena beliau sangat bijak dan menunggu situasi yang nyaman. Insya Allah akan segera selesai sebelum Jumenengan pada Juni nanti," imbuh Roy Suryo.
Roy menyampaikan, pertemuan di Yogyakarta sama dengan istana Kepresidenan di Jakarta. "Ini tadi di Gedung Negara, statusnya sama dengan istana presiden di Jakarta. Kenapa hari ini, karena waktunya tepat di sini," jelasnya.
"Yang disebut lembaga dewan adat di Keraton sebenarnya sudah berakhir pada 21 Februari, sesuai surat Kesbangpol. Jadi Presiden juga akan melakukan semua langkah, termasuk permintaan dari Keraton untuk bisa menyelenggarakan kembali semua upacara adat yang selama ini masih tidak mungkin diselenggarakan karena dikuasai oleh pihak-pihak tertentu," tutupnya.
Sementara Sinuhun sendiri menyampaikan agar semua adik-adiknya untuk segera berdamai. Artinya, dia berkeinginan supaya Keraton Kasunanan Surakarta tidak terjadi konflik didalamnya.
"Akur-akur semua," kata Sinuhun diamini ke-empat gusti yang mendampinginya.
SBY Ambil Alih Penyelesaian Konflik Keraton Surakarta
Sri Susuhunan Paku Buwono XIII Hangabehi dan Gusti Pangeran Panembahan Tedjo Wulan didampingi keluarga besar Keraton Surakarta, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung Agung Yogyakarta, Minggu 23 Februari 2014.
Dalam pertemuan itu, SBY juga didampingi oleh sejumlah menteri, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh.
Menpora KRMT Roy Suryo sekaligus kerabat Puro Pakualaman, mengaku bahwa Sri Susuhunan Paku Buwono XIII telah menceritakan permasalahan yang terjadi di Keraton Surakarta. Sri Susuhunan, kata Roy, juga sudah menyampaikan surat kepada Presiden SBY.
"Setelah mendengar semua permasalahan dan menerima surat dari PB XIII, maka Presiden akan menegakkan aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1988 di mana Pemerintah akan menjadi penjaga adat, budaya, sosial dan menjaga keagamaan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta," kata Roy di Kompleks Gedung Agung Yogyakarta.
Menurut dia, Presiden SBY dengan tegas menerima permintaan dari Sinuhun PB XIII dan Pengeran Tedjo Wulan agar situasi konflik di Keraton Surakarta segera berakhir.
"Presiden secara tegas menerima permintaan dari kerabat Keraton Surakarta. Dan Presiden mengupayakan permasalahan Keraton Surakarta akan berakhir."
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Presiden akan mengupayakan penyelesaian konflik di Keraton Surakarta ini menunggu setelah April, sehingga kondisi lebih kondusif. Atau paling lambat sebelum peringatan Jumenengan PB XIII pada bulan Juni.
"Mohon doanya seluruh rakyat Indonesia agar permasalahan ini cepat selesai dan mengapa Presiden menerima rombongan PB XIII ada di Gedung Agung di Yogyakarta. Hal tersebut karena Gedung Agung adalah istana negara seperti istana presiden di Jakarta," ucapnya.
Dan kenapa dipilih hari ini, Roy mengungkapkan bahwa Dewan Adat yang ada di Keraton Surakarta sudah berakhir pada 21 Februari 2014 lalu.
"Insya Allah mulai hari ini permasalahan di Keraton Surakarta sudah selesai. Dan semua permasalahan yang ada akan ditangani dan dikomondoi oleh Presiden mewakili pemerintah," ujar Roy lagi.
Sementara itu, Sri Susuhunan berharap semua kerabat, adik-adiknya tidak lagi bertengkar. "Kepada semua adik saya, akur semua," katanya singkat.
Dualisme kepemimpinan Raja Surakarta muncul setelah meninggalnya Paku Buwono XII. Setelah itu, keraton terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama di bawah kepemimpinan PB XIII Hangabehi dengan tahta di Keraton Kasunanan Surakarta. Kubu kedua di bawah kepemimpinan PB XIII Tedjo Wulan yang menetap di kawasan Kota Barat, Solo.
Perselisihan dua raja tersebut muncul setelah masing-masing mengklaim sebagai pewaris sah tahta keraton warisan PB XII. Dampaknya, setiap kegiatan budaya keraton selalu muncul dua versi.
SBY Jadi Saksi Bersatunya Kembali Keraton Surakarta
Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara di Yogyakarta tidak saja akan melakukan pertemuan internal dengan pengurus dan kader Partai Demokrat di DIY namun demikian kedatangannya kali ini juga ingin menyelesaikan perselisihan yang ada di Keraton Yogyakarta antara kubu Sri Susuhunan Paku Buwono ke XIII (Hangabei) dan Gusti Pangeran Panembahan Tedjo Wulan.
"Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi Bapak Presiden akan menerima keduanya bersama dengan keluarga besarnya di sebuah tempat di Yogya yang mewakili negara. Di tempat itulah akan menjadi saksi bersatunya kembali keluarga keraton Surakarta," kata KRMT Roy Suryo, kerabat Puro Pakualaman sekaligus Menpora yang bertindak sebagai mediator bersatunya kembali keluarga Keraton Surakarta, Minggu 23 Pebruari 2014.
Menurut Roy, bersatunya kembali keluarga keraton Surakarta yang cukup lama, lebih dari 8 tahun. Ini merupakan suatu proses yang tidak singkat dan butuh waktu yang lama dan hasilnya sangat melegakan bagi semua masyarakat.
"Konflik yang berlangsung bertahun-tahun dan tak kunjung selesai akan diselesaikan di depan Presiden RI pada hari ini, Minggu 23 Februari 2014,"jelasnya
Dewan Adat
Roy juga menyinggung keberadaan dewan adat Keraton Surakarta, yang juga salah satu pihak yang turut berkonflik dalam perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta. Menurut Roy, per tanggal 21 Februari yang disebut sebagai dewan adat, yang selama ini ada di keraton Surakarta ( Gusti Moeng dkk), masa berlakunya sudah habis.
"Biar masyarakat mengartikan sendiri bahwa resmi dari pemerintahan Kota Solo dan Pemerintahan Provinsi DIY tidak memperpanjang keberadaan dewan adat sehingga semua pihak saat ini justru diajak untuk mendukung bersatunya kembali keluarga Keraton Surakarta," paparnya.
Roy mengaku sudah bertemu dengan pihak Gusti Moeng, pengeran-pengeran di Keraton Surakarta dan sudah bertemu dengan Sri Susuhunan Paku Buwono XIII dan Paku Buwono menyatakan siap dan akan mengayomi semua pihak.
"Yang jelas saat ini negara hadir dibelakang Sri Susuhunan Paku Buwono XIII," pungkasnya.
Ditengahi SBY di Yogya, Konflik Keraton Surakarta Segera Berakhir
Sejumlah petinggi Keraton Kasunanan Surakarta bertemu di Istana Negara (Gedung Agung) Yogyakarta untuk menyelesaikan konflik keraton. Nyaris 10 tahun Keraton Surakarta kisruh, kini menemui jalan terang perdamaian setelah Presiden SBY turun tangan.
Di Gedung Agung Yogyakarta, para petinggi Keraton Surakarta menggelar rapat tertutup dengan Presiden SBY. Sejumlah petinggi keraton yang hadir di antaranya Sinuwun Pakubuwono XIII Hangabehi, Panembahan Agung Tedjowulan, dan beberapa petinggi lainnya.
Mereka menyampaikan langsung tentang segala permasalahan yang terjadi di internal Keraton, dan juga menyerahkan surat kepada Presiden. Kerabat Keraton Solo ini menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Keraton Surakarta harus segera diakhiri.
Di depan gerbang Gedung Agung, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didampingi kerabat keraton menyampaikan keputusan rapat. Roy Suryo yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai mediator mengatakan, Presiden akan menegakkan aturan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23/1988 yaitu pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, penjaga sosial sekaligus penjaga keagamaan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta.
"Mulai hari ini, segala yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta sudah berakhir, dan ditangani oleh negara di bawah komando langsung Presiden SBY,"kata Roy Suryo, Minggu(23/2/2014).
Presiden mengupayakan akan melakukan penyelesaian setelah tanggal 9 April, karena menunggu situasi yang nyaman. Namun akan memastikan akan selesai sebelum peringatan jumenengan yang akan digelar bulan Juni. Presiden akan melakukan semua langkah, termasuk penyelenggaraan kembali semua acara di keraton.
"Termasuk permintaan dari keraton untuk bisa menyelenggarakan kembali semua upacara adat, semua acara yang selama ini masih tidak mungkin diselenggarakan, karena dikuasi oleh pihak-pihak tertentu,"kata Roy Suryo.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menko Polhukam Joko Suyanto, Mensesneng Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud Muhammad Nuh. Intinya persoalan segera selesai, Presiden menyatakan sudah menerima permintaan dari Keraton Kasunanan Surakarta.
Sinuwun Pakubuwono XIII Hangabehi dalam kesempatan itu menyatakan, agar semua adik-adik kembali akur.
Konflik keluarga Keraton Surakarta berlarut-larut sepeninggal PB XII tahun 2004 yang tak meninggalkan permaisuri dan putra mahkota. Semenjak itu, terdapat dua putra yang menobatkan diri sebagai PB XIII, yaitu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan. Konflik raja kembar ini berhasil menemui kata sepakat pada tahun 2012 lalu dengan menempatkan Tedjowulan sebagai maha menteri dan Hangabehi tetap sebagai raja.
Dua kubu rukun, namun kemudian muncul kubu berikutnya. Sebagian para kerabat yang semula pendukung Hangabehi menyatakan menolak rekonsiliasi itu dan membentuk lembaga baru bernama Lembaga Dewan Adat. Mereka kemudian justru menguasai dan mengelola acara-acara di keraton. Sedangkan PB XIII, Tedjowulan dan sebagian kerabat berada di luar keraton.
Link Artikel: http://beritainfosehat.blogspot.com/2014/02/foto-kronologis-konflik-kraton.html
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
No comments:
Post a Comment