ALASAN PRJ AKAN DIPINDAHKAN DI MONAS TAHUN DEPAN PRJ Dikuasai Satu Keluarga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Rabu 5 Juni 2013 kembali membeberkan ketidakadilan pengelolaan Pekan Raya Jakarta di bawah payung PT Jakarta International Expo (JIExpo) sejak 1992 silam. Jakarta Fair, kata Ahok, hanya dikuasai satu keluarga.
PT JIExpo yang sebagai penyelenggara merupkan perusahaan milik konglomerat Hartati Murdaya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang notabene sebagai salah satu pemegang saham PT JIExpo, selama 20 tahun mendapatkan prosentase laba yang tidak sebanding. Saham yang dimiliki Pemprov DKI di PT JIExpo pun cuma 13 persen.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi memberikan mandat kepada JIExpo sebagai penyelenggara even yang digelar setiap bulan Juni-Juli guna memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta itu.
"Sebenarnya kalau kita ngomong jujur, semua milik keluarga Murdaya. PT JIExpo, semua saham kan milik keluarga mereka. Semuanya orang mereka," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.
Menurut Ahok, Pemprov DKI akan mengubah konsep PRJ. Rencananya mulai tahun depan, Jakarta Fair akan dikembalikan ke lokasi lama, yakni di kawasan Monumen Nasional (Monas). Sebelum pindah ke Kemayoran, sejak 1968, Jakarta Fair digelar di kawasan ikon ibukota itu.
Ahok menganggap penyelenggaraan PRJ yang digelar JIExpo kurang memfasilitasi kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan industri kreatif. JIExpo juga bukan pemegang hak paten Jakarta Fair atau PRJ.
"Tiap tahun kan isunya begitu. Kami harus bikin alternatif. Pak Gubernur lagi bikin alternatifnya. Kami ingin banyak even yang bisa dinikmati oleh semua kalangan terutama kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan industri kreatif," katanya. Ahok ingin dengan konsep baru UKM bisa difasilitasi antara 60 hingga 70 persen dalam even tahunan itu.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan format baru yang digagas Pemprov DKI pemda berbeda dengan Jakarta Fair yang dilaksanakan di Kemayoran. PRJ di Monas lebih difokuskan sebagai pesta rakyat.
Tahun ini, PRJ masih dilaksanakan oleh PT JIExpo. PRJ akan digelar mulai 6 Juni hingga 7 Juli 2013 mendatang. Jakarta Fair 2013 akan diikuti oleh 2.650 peserta yang tergabung dalam 1.280 stan. Panitia menargetkan jumlah total transaksi tahun ini mencapai Rp4,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah Rp 4 triliun.
PRJ Diambil Pemprov
Komisaris Utama PT Jakarta International Expo (JIExpo), Murdaya Poo membantah pembagian hasil atau deviden Jakarta Fair untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat sedikit.
Menurut Murdaya, pembagian hasil itu sudah ditentukan oleh semua pemegang saham. Kata dia, merupakan kesalahan apabila ada anggapan pembagian deviden ke emprov DKI sangat sedikit
"Tidak, itu mana mungkin, tidak ada itu," kata Mudaya di Balai Kota, Jakarta, Selasa 4 Juni 2013
Murdaya mengklaim, arahan Jakarta Fair sudah benar dan memberikan kontribusi yang besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kata dia, Jakarta Fair merupakan kegiatan pameran murah bagi pengusaha dibandingkan dengan kegiatan lain.
"Jadi siapapun yang masuk di situ untungnya berlipat ganda. Kalau tidak seperti itu tidak akan berebut masuk sana. Sangat murah," ujar Murdaya dengan nada yang menggebu-gebu.
Murdaya menuturkan, pengusaha yang ingin berjualan di arena Jakarta Fair sangat banyak. Malahan, banyak dari mereka yang berebut agar mendapatkan jatah untuk berjualan di arena Jakarta Fair.
Murdaya menegaskan bila ada orang yang meyebutkan butuh biaya mahal agar bisa berjualan di arena Jakarta Fair merupakan pernyataan yang 'ngaco'.
Murdaya mengklaim, JIExpo sampai kewalahan untuk menampung animo para pengusaha yang ingin ikut serta dalam kegiatan tahunan untuk memperingati ulang tahun Jakarta. "Mana ada di Jakarta Fair mahal, itu ngaco semua," ujarnya
Sementara itu, terkait dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menyatakan akan mengambil alih pengelolaan Jakarta Fair oleh Pemprov DKI. Murdaya menyebutkan itu merupakan hal yang sudah biasa dan kerap terjadi tiap tahunnya
"Tiap tahun selalu ada isu rame itu, kalau masalah ambil alih pengelolaan itu tidak ada, itu ngaco. Cuma ramai saja. Karean itu pesta rakyat yang sangat sukses, jangan dibesar-besarkankan ada masalah jadi kita yang rugi sendiri," ucap Murdaya dengan nada keras.
Alasan PRJ Akan Dipindah dari Kemayoran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah konsep penyelenggaraan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Rencananya mulai tahun depan, Jakarta Fair akan dikembalikan ke lokasi terdahulu, yakni di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Selama ini, PRJ diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo) di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Fair menjadi ajang arena hiburan dan pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara. Even yang digelar setiap bulan Juni guna memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta itu selalu dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menilai perhelatan itu sudah melenceng dari tujuan awalnya karena lebih menonjolkan kepentingan bisnis. Pengusaha besar dan komersial lebih mendapat tempat di sana. Sedangkan pengusaha kecil yang ingin berdagang justru kesulitan.
Untuk masuk arena PRJ, warga dikenakan tarif yang tidak sedikit yakni Rp25 ribu untuk hari biasa dan Rp30 untuk hari libur. Menurut Jokowi, seharusnya PRJ bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Ibukota.
"PRJ harus kembali ke tujuan semula yakni sebagai showroom untuk mempromosikan usaha mikro yang berbasis budaya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin 3 Juni 2013.
Ke depan, konsep PRJ akan dibuat lebih seperti pesta rakyat. Saat ini Pemprov DKI masih menggodok format tersebut. Lokasi penyelenggaraan yang tepat juga masih dicari. Monumen Nasional menjadi salah satu alternatif.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menambahkan, format kegiatan dirancang agar bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Di sana akan dibuat aneka ragam hiburan antara lain ada festival rakyat, dan juga car free night.
Pelaksanaan Jakarta Fair nantinya akan dipisah dari pameran yang diselenggarakan JIExpo. PT JIExpo akan difokuskan untuk menggelar pameran-pameran besar berskala nasional maupun internasional saja.
Karena itu, Ahok menjelaskan, tahun depan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi memberikan mandat kepada perusahaan milik konglomerat Hartati Murdaya itu sebagai penyelenggara PRJ.
Meski demikian Ahok memastikan Pemprov DKI tidak akan mengubah Peraturan Daerah terkait rencana pemindahan tersebut. Pemprov DKI hanya akan mempersilakan PT JIExpo untuk tetap fokus menggelar pameran-pameran yang mereka selenggarakan. Sedangkan Pemprov menggelar acara yang berbasis kebudayaan Betawi. "Kami tidak mengubah JIExpo, silakan saja. Tapi kan kami boleh dong yang berbasis kebudayaan di pinggiran-pinggiran kota," ucapnya.
Soal Laba
Selain konsepnya yang dianggap kurang 'merakyat', Jokowi menyebutkan masalah pembagian laba menjadi penyebab lain diputusnya kontrak perusahaan milik mantan petinggi Partai Demokrat itu.
Menurut Jokowi, PT JIExpo terlalu memonopoli. Pemprov DKI yang notabene sebagai salah satu pemegang saham PT JIExpo, mendapatkan prosentase laba yang tidak sebanding.
Saat ini saham yang dimiliki Pemprov DKI di PT JIExpo sebesar 12 persen. "Iya masalah deviden, termasuk itu juga," kata Jokowi.
Namun, Pemprov DKI belum mengambil sikap apakah akan melepas kepemilikan saham di PT JIExpo atau tidak. Sebab, kata dia, kepemilikan saham dan soal penyelenggaraan PRJ adalah dua hal yang berbeda. "Urusan PRJ ya PRJ, masalah saham ya saham. Itu beda," ucapnya.
Jokowi hanya menyayangkan ketika PRJ dikelola oleh PT JIExpo, pelaku ekonomi kecil tidak diberi kesempatan untuk memamerkan produknya di even tersebut.
Dia berharap setelah pengelolaan PRJ diambil alih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, semua warga DKI dapat menikmati semarak HUT Jakarta. Selain itu warga yang masuk ke arena PRJ tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi, kata Jokowi, rencana itu masih dalam tahap penghitungan. "Masih ada kalkulasinya. Pengennya gratis tapi harus ada kalkulasinya," ucap dia.
Keberatan soal pembagian deviden ini juga pernah diungkapkan jajaran DPRD DKI Jakarta pada 2010 lalu. DPRD mendesak Pemprov untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ.
Protes itu dilontarkan karena dewan menilai tidak adanya kontribusi dari pelaksanaan PRJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun oleh perusahaan tersebut.
Pemprov DKI saat itu mengakui bahwa pembagian keuntungan penyelenggaraan PRJ tidak transparan, karena JIExpo tidak pernah merinci berapa bagi hasil dari keuntungan tahunan yang seharusnya diperoleh Pemprov DKI Jakarta. PT JIExpo tidak memberikan deviden kepada Pemprov DKI berupa uang karena keuntungan yang dihasilkan perusahaan digunakan untuk melakukan investasi pengembangan bangunan PRJ.
Direktur Marketing PT JIExpo, Ralph Scheunemann, mengaku pihaknya akan terus mengupayakan agar pengelolaan PRJ tidak diambil alih oleh Pemprov DKI. Karena menurutnya animo masyarakat terhapat pagelaran PRJ yang dikelola oleh PT JIExpo dari tahun ke tahun terus meningkat dan pencapaian Jakarta Fair setiap tahunnya semakin baik.
Menurut Ralph, PT JIexpo akan minta dilakukan pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membicarakan permasalahan tersebut. Ralph berharap DKI bisa mecarikan win-win solutions bagi kedua pihak.
"Sebenarnya itu kan wacana untuk tahun depan. Tetapi prinsipnya kalau bicara masalah khusus itu belum mau jauh ke sana. Kami upayakan kendala itu dibicarakan terlebih dahulu," ujar Ralph.
Ralph juga menginginkan Pemprov DKI mencarikan jalan keluar lain bagi permasalah itu, dengan tidak harus mengambil alih pengelolaan Jakarta Fair. Sebab, kata dia, Jakarta Fair itu sudah menjadi ikon tahunan Kota Jakarta.
Kata dia, jika memang ada kekurangan dalam pengelolaan, JIExpo akan memperbaikinya. "Kami akan bicara dulu dengan Pak Jokowi atau dengan Pak Ahok. Karena Jakarta Fair ini sudah menjadi ikon Jakarta."
Disampaikan Ralph, pihaknya sudah melakukan dua kali pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membicarakan hal itu. Lalu untuk ketiga kalinya, besok, Selasa 4 Juni 2013, pihaknya akan melakukan pertemuan kembali. "Kami akan ada pertemuan lagi. Kami akan utarakan gambaran secara umum pelaksaan Jakarta Fair itu," ucapnya.
Ralph mengungkapkan bahwa sebenarnya PT JIExpo sudah menyiapakan lahan khusus untuk para pedangang kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di antaranya di hall B1, B2 B3, C1, C3, D3 lalu di arena Gambir Expo yang dapat menampung sekitar 700-800 pedagang UMKM.
"Selain menampung pihak swasta, di arena PRJ juga kami menyiapkan lahan seluas 3.000 meter persegi bagi seluruh UMKM. Tetapi di luar pedagang kerak telor," ujarnya.
Sementara itu, Ralph menjelaskan, masalah deviden sendiri adalah hal yang berbeda. Untuk masalah itu, PT JIExpo sudah membicarakan dengan para stake holder. Kalau ada masalah dalam deviden atau pembagian laba bisa dibicarakan kembali.
Dia meyakini sebenarnya Pemprov DKI sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dari diselenggarakannya PRJ atau Jakarta Fair itu. Yakni dari pendapatan pajak reklame dan parkir. Kontribusi PT JIExpo sendiri mencapai Rp4 triliun.
"Kalau untuk deviden itu akan dibicarakan lebih lanjut. Perlu diketahui kontribusinya PT JIExpo sangat besar dan pajaknya didapatkan oleh pemerintah," ucapnya.
Sejak 1968
Jakarta Fair diselenggarakan pertama kali pada 5 Juni sampai 20 Juli 1968 di sekitar areal Monumen Nasional. Saat itu Jakarta dipimpin Gubernur Ali Sadikin.
Jakarta Fair menggunakan ruas jalan seperti Jalan MH Thamrin hingga Monas sebagai pusat bazar. Saat itu sebagian besar muda-mudi Jakarta memeriahkan acara Jakarta Fair, hingga nama perayaan tersebut sering dibilang sebagai `Malam Muda-mudi’.
Pagelaran Jakarta Fair dari tahun ke tahun akhirnya terus berkembang. Untuk memuaskan pengunjung maupun peserta pameran, akhirnya perhelatan Jakarta Fair sejak tahun 1992 dipindah ke JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejak saat itu, nama Jakarta Fair pun diubah menjadi Pekan Raya Jakarta hingga saat ini.
Jakarta Fair yang dulunya hanya berupa pasar malam, kini berkembang menjadi ajang pameran modern yang menampilkan berbagai produk serta menampilkan juga beberapa pertunjukan kesenian.
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
No comments:
Post a Comment