PENGUMUMAN UMP DKI JAKARTA 2014 Hasil Sidang UMP DKI Jakarta Tahun 2014 Diumumkan Jokowi 01 Nopember 2013. Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan mengumumkan resmi besaran nilai UMP DKI Jakarta tahun 2014, besok. Dua rekomendasi UMP hasil sidang dewan pengupahan langsung diajukan ke meja Jokowi malam ini juga 31 Oktober 2013.
"Setelah rekomendasi angka ini diajukan ke meja gubernur malam ini, besok akan ditetapkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2014," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Priyono saat ditemui di Gedung Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Sementara itu anggota dewan pengupahan dari unsur Apindo Asrial Chaniago berpendapat penetapan UMP tahun ini jauh lebih bersih bila dibandingkan tahun lalu. Ia menuturkan salah satu penyebabnya adalah ketegasan peraturan Permenakertrans No. 7/2013.
"Tahun ini jauh lebih tegas karena ada aturan yang tegas yaitu Permenakertrans No. 7/2013 dimana penetapan UMP 2014 harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 1 November 2013. Aturan ini meminimalisir saling intip besaran upah antar provinsi sehingga lebih seimbang, tegas dan tidak jomplang besaran UMP di masing-masing daerah," katanya.
Sidang penetapan angka rekomendasi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta selesai malam ini. Sidang yang dimulai pukul 15:30 WIB hingga 20:15 WIB malam ini hanya melibatkan pemerintah dan unsur pengusaha tanpa keikutsertaan perwakilan buruh.
Hasil dari sidang tersebut adalah pemerintah dan unsur pengusaha memberikan rekomendasi angka yang berbeda. Pemerintah memberikan rekomendasi angka UMP sebesar Rp 2.441.301,74 sedangkan pengusaha Rp 2.299.860 atau sama dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Pengusaha Minta UMP DKI 2014 Rp 2,29 Juta, Pemprov Usul Rp 2,44 Juta
Sidang dewan pengupahan soal penetapan rekomendasi nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2014 yang dilakukan perwakilan pengusaha dan pemerintah selesai malam ini. Kedua belah pihak memberikan rekomendasi angka UMP yang berbeda untuk disodorkan kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk diteken.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Priyono mengungkapkan pihak pengusaha tetap ingin nilai komponen hidup layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 menjadi nilai UMP tahun 2014.
"Hari ini pihak pengusaha dan pemerintah telah melaksanakan sidang UMP tahun 2014. Dari unsur dewan pengupahan yang mewakili pengusaha memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta angka KHL sebesar Rp 2.299.860 menjadi nilai UMP 2014," kata Priyono di Gedung Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Sedangkan dari unsur pemerintah, rekomendasi nilai UMP 2014 jauh lebih besar ketimbang nilai yang diajukan oleh para pengusaha. Pemerintah memberikan rekomendasi nilai UMP sebesar Rp 2.441.301,74.
"Pemerintah sendiri telah menetapkan rekomendasi angka sebesar Rp 2.441.301,74 dengan formula KHL 2013 ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata di tahun 2013 sebesar 6,15%," imbuhnya.
Pada sidang kali ini, Priyono mengakui unsur perwakilan buruh tidak dilibatkan dalam sidang. Menurutnya buruh sudah diberikan waktu untuk datang namun buruh lebih memilih untuk berdemo dan mogok nasional.
"Kita sudah memberikan kesempatan buruh sebanyak 2 kali sidang tetapi mereka (buruh) tidak menginginkan. Tadi juga kita sudah menyampaikan kepada peserta sidang apakah dilanjutkan? ternyata sidang dilanjutkan mengingat tenggat akhir batas waktu adalah 1 November 2013 (besok)," katanya.
Setelah ini, dua angka rekomendasi UMP langsung dibawa ke meja Gubernur DKI Jakarta Jokowi malam ini. Penetapan besaran UMP resmi baru akan dilakukan besok dan diumumkan secara resmi oleh Jokowi.
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.
No comments:
Post a Comment