ISI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID III DIKELUARKAN OJK Paket Kebijakan Sektor Keuangan

ISI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID III DIKELUARKAN OJK Paket Kebijakan Sektor Keuangan. Pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi jilid III. Dalam paket tersebut, terdapat 6 paket kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paket ini diharapkan bisa mendorong geliat ekonomi Indonesia ke depan.

“Kami ingin menyampaikan beberapa paket di sektor keuangan. Ada 6 paket yang dikeluarkan OJK,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid III, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Enam paket kebijakan di sektor keuangan tersebut adalah:

Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust) bank
Launching skema asuransi pertanian
Revitalisasi industri modal ventura
Pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif serta UMKM
Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
Implementasi One Project Concept terkait kualitas kredit perbankan

Muliaman menjelaskan, terkait relaksasi ketentuan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing atau valas, OJK akan memberikan kelonggaran persyaratan sehingga banyak bank yang bisa ikut mengelola dana valas. Bisnis ini disebut sebagai bisnis trust alias trustee.

“Ini sebagai stimulus, untuk mengelola valas, terkait pengeloaan valas hasil ekspor, perlu adanya kebijakan perbankan dalam mengelola dana valas, tentu kita harapkan akan besar yang masuk.

OJK melakukan relaksasi terhadap persyataran bank umum dan kantor cabang bank asing untuk penitipan atau bisnis trustee ini,” jelas dia.

Muliaman menyebutkan, ada beberapa inisiatif terkait aturan tersebut yaitu perubahan-perubahannya yaitu jumlah bank diperluas, artinya tidak terbatas kepada beberapa bank saja karena kemampuan terbatas dan persyaratan rumit.

“Kita harapkan jumlah bank untuk mengelola valas diperbanyak, tidak perlu menggunakan kantor bank asing yang ada di dalam negeri tapi bisa menggunakan bank dalam negeri, jadi bisa melakukan aktivitas di dalam negeri,” sebut dia.

Untuk skema asuransi pertanian, Muliaman menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, BUMN, dan konsorsium perusahaan asuransi.

Skema ini akan diterapkan untuk asuransi usaha tani padi. Skema pembayaran preminya adalah sebesar 80% akan dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi dan 20% dibayar petani sehingga risiko kerugian petani bisa diminimalisir.

“Dengan skema ini kerugian petani bisa dikurangi, sehingga para petani menjadi bankable,” katanya.

Saat ini, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk meng-cover 1 juta hektar lahan padi untukk tahun depan.

“Premi per hektar Rp 180 ribu per, Rp 150 ribu dibayar pemerintah sebagai subsidi, sisanya petani, pertanggungannya per hektar itu Rp 6 juta, itu angka biaya untuk tanam, tentu saja dengan terlindunginya para petani, lebih terbuka aksesnya,” terang dia.

Terkait revitalisasi modal ventura, Muliaman menjelaskan, peran ini dalam mendukung UMKM khususnya start up bisnis yang kadang-kadang sulit mendapatkan pendanaan perbankan terutama industri kreatif.

“Nanti dana ventura ini merupakan sumber dana modal ventura. Perluasan di bidang kegiatan usahanya tidak hanya penyertaan saham dan pembelian obligasi tapi juga penyaluran pendanaan produktif seperti penerbitan surat utang perusahan kreatif. Dengan ini, akses keuangan pengusaha pemula dan eknomi kreatif semakin mudah,” jelas dia.

Selanjutnya pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif. OJK bekerjasama dengan Kemenkeu.

“Kami mengundang ekonomi kreatif dan Kemenkeu, kita menggabungkan perusahaan penjaminan kredit. Saya pikir ini paket mirip-mirip KUR,” katanya.

Kemudian kebijakan soal pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor. Dalam hal ini juga OJK akan bekerjasama dengan Kemenkeu. Pihak Kemenkeu akan mengatur berbagai macam program yang mengawasi aspek keuangan dari lembaga ini.

“Lembaga pembiayaan ekspor ini dulunya bank eskpor Indonesia. Sudah berubah menjadi lembaga pembiayaan tapi aturannya masih mirip bank. Yang ingin dilakukan adalah mengubah dasar peraturan operasional ini menjadi selayaknya perusahaan pembiayaan,” sebut dia.

Terakhir, kata Muliaman, OJK akan kembali mengimplementasikan one project concept. OJK akan melakukan penilaian kualitas aset bank umum.

“Bank wajib menetapkan kualitas aset yang sama untuk membiayai debitur baik satu atau lebih bank, maka dalam hal terjadi pemisahan arus kas, dapat ditetapkan berbeda, pada dasarnya based on project,” pungkasnya.

Bagikan ya: Facebook Twitter Google+ Linkedin Digg

Like dan share ya sobat...

Link Artikel: http://beritainfosehat.blogspot.com/2015/10/isi-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iii_7.html
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.