HASIL RAPAT PEMERINTAH, BI, OJK DI DPR TENTANG LEMAHNYA RUPIAH Penyebab Masalah Lemahnya Rupiah

HASIL RAPAT PEMERINTAH, BI, OJK DI DPR TENTANG LEMAHNYA RUPIAH Penyebab Masalah Lemahnya Rupiah. Komisi XI DPR mengundang pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas masalah pelemahan rupiah. Ini hasil rapatnya.

Rapat sendiri dihadiri, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur Senior BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI Mirza Adityaswara, Direktur Eksekutif Bidang Komunikasi BI Tirta Segara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani, Deputi Pengawas IKNB Dumoly Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Irwan Lubis, Plt Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, dan lain-lain.

Rapat yang berlangsung mulai pukul 15.30 WIB dan berakhir pada pukul 19.30 WIB dan dipimpin Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad, di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Rabu (25/3/2015) menghasilkan kesepakatan:

Komisi XI DPR memandang perkembangan nilai tukar rupiah dalam rentang yang harus dapat perhatian khusus dari pemerintah dan BI karena sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi rakyat Indonesia,
Komisi XI DPR minta pemerintah untuk kurangi defisit, pemerintah harus jalankan paket kebijakan tetap sesuai dengan perundangan berlaku,
Komisi XI minta terkait dengan paket kebijakan Letter of Credit (L/C) untuk ekspor produk minyak kelapa sawit, batu bara, hasil tambang, dan migas, ada sanksi agar efektif,
Komisi XI meminta pemerintah, OJK, dan BI lakukan amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan semua transaksi jual beli barang, dan jasa di dalam negeri menggunakan rupiah. Terkait dengan masih banyaknya instansi pemerintah dan BUMN masih banyak yang gunakan valuta asing. Diminta agar pemerintah perintahkan instansi pemerintah dan BUMN tersebut harus segera diakhiri dan diberi sanksi,
Komisi XI meminta pemerintah siapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan impor serta kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong,
Komisi XI meminta pemerintah melaksanakan upaya khusus (peningkatan kepatuhan, perbaikan SPT, perluasan basis pajak) terkait dengan target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2015, tanpa mengganggu Konduktivitas kegiatan usaha terkait dengan penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2015.
Komisi XI meminta kepada OJK, BI, dan pemerintah mewujudkan sistem keuangan inklusif dengan penyiapan kelembagaan sumber daya manusia, dan aturan agar kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi terutama UMKM.

Bagikan ya: Facebook Twitter Google+ Linkedin Digg

Like dan share ya sobat...

Link Artikel: http://beritainfosehat.blogspot.com/2015/03/hasil-rapat-pemerintah-bi-ojk-di-dpr.html
Rating Artikel: 100% based on 9999 ratings. 99 user reviews.